Pertanyakan Somasi dan Usulkan Badan Khusus Royalti
Dalam kesempatan tersebut, Yanuar juga mempertanyakan maraknya somasi yang dilayangkan LMKN kepada pelaku usaha, seperti kafe dan hotel.
”Apa dasar LMKN melakukan somasi? Siapa yang memberikan mandat? Sementara Undang-Undang Hak Cipta itu ranahnya keperdataan antar para pihak,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa tindakan somasi berpotensi menakuti UMKM, sehingga moratorium somasi yang telah disepakati harus benar-benar dilaksanakan sampai revisi UU Hak Cipta selesai.
Melihat kompleksitas persoalan, Yanuar menyarankan agar negara hadir. Ia menggagas perlunya pembentukan badan khusus di bawah negara untuk mengelola royalti secara transparan, yang bahkan sistemnya bisa menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Badan khusus ini dinilai dapat mengelola proses transaksi, pendaftaran hak cipta, performa, hingga distribusi royalti, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pemangku kepentingan, mulai dari pencipta hingga UMKM.
Menutup pernyataannya, Yanuar meminta LMKN untuk segera memperbaiki tata kelola internal, seraya menegaskan bahwa revisi UU Hak Cipta harus memberikan rasa keadilan bagi seluruh ekosistem musik nasional.( wa/dp)
