- Pencegahan Represif: Fraksi PKB meminta komitmen Pemprov Jatim, khususnya Satpol PP, untuk membuat SOP yang jelas agar penegakan Perda di lapangan menghindari tindakan represif yang berpotensi memicu konflik sosial.
- Rehabilitasi Judi/Pinjol Ilegal: Meskipun mendukung pengaturan pencegahan judi online dan pinjol ilegal, PKB menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur dan alokasi anggaran untuk menjalankan program rehabilitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan bagi para korban.
- Pengaturan Pengeras Suara: PKB mendesak agar penetapan batas intensitas wajar penggunaan pengeras suara dikaji secara ilmiah, mudah disosialisasikan, dan disepakati luas, termasuk kejelasan tentang pengadaan alat ukur dan pelatihan petugas.
- Sinkronisasi Pangan: Terkait larangan produksi dan peredaran pangan tercemar, PKB menekankan perlunya sinkronisasi ketat Perda ini dengan UU atau PP di bidang pangan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan hukum.
NasDem: Perkuat Satpol PP dan Batasi Kewenangan Relawan Digital
Juru Bicara Fraksi NasDem, Haris Wicaksono Wibowo, memandang revisi Perda Trantibum sebagai momentum untuk memperkuat kelembagaan Satpol PP sebagai ujung tombak penegakan Perda.
