Meski transfer dari pusat menurun, pelayanan publik dan program prioritas daerah harus tetap dapat dibiayai secara efektif dan berkelanjutan.
“Badan Anggaran sangat berharap besarnya dampak penurunan TKD ini masih mampu diantisipasi secara efektif oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membiayai program prioritas dan pelayanan publik di tahun 2026,” tegasnya.
Ia menambahkan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selaku pihak yang memiliki mandat teknokratis dalam penyusunan dan perancangan APBD, perlu menjadikan kondisi tersebut sebagai momentum penting untuk melakukan reformasi dan restrukturisasi fiskal secara menyeluruh.
Kebijakan fiskal Jawa Timur ke depan, kata Erick, harus diarahkan agar lebih adaptif, berkeadilan, serta mampu memperkuat kemandirian daerah. Tidak cukup hanya mengandalkan tren pendapatan yang stagnan, melainkan juga dengan menata ulang struktur penerimaan dan belanja agar lebih produktif, efisien, dan berorientasi pada hasil pembangunan nyata bagi masyarakat.
“Kebijakan fiskal Jawa Timur perlu ditata sedemikian rupa agar setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah secara berkelanjutan,” pungkasnya. (Caa)
