Sosok pahlawan, kata Hasto, harus menjadi teladan bagi seluruh anak bangsa bukan sosok yang meninggalkan luka sejarah.
“Pahlawan itu bukan general politik. Ia melekat dengan legitimasi perjuangan bagi bangsa dan negara, bukan membunuh kemanusiaan atau mengorbankan integritas moral,” tegasnya.
Menanggapi pertanyaan mengenai rencana pemerintah untuk memberi gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, Hasto menjawab dengan lugas bahwa PDI Perjuangan telah menyampaikan sikap tegas menolak langkah tersebut.
“Sikap kami sudah disampaikan di berbagai forum. Dengan rekam jejak Pak Harto dan semangat reformasi yang lahir dari perjuangan melawan otoritarianisme, tentu hal itu tidak layak,” ujar Hasto.
Ia mengingatkan publik pada rangkaian peristiwa yang mencerminkan praktik otoriter di masa pemerintahan Soeharto, termasuk pembatasan kebebasan politik, pelanggaran HAM, hingga tragedi penyerangan kantor PDI pada 27 Juli 1996.
