Selain itu, NasDem mendorong digitalisasi sistem informasi kehutanan, penegakan hukum lingkungan tanpa kompromi, serta transparansi publik sebagai fondasi tata kelola hutan yang bersih dan berkelanjutan.
Juru bicara Fraksi PAN, Abdullah Abu Bakar, SE., menyampaikan apresiasi atas penyusunan Raperda dan naskah akademik yang telah disesuaikan dengan perubahan kebijakan nasional melalui Undang-Undang Cipta Kerja.
Namun, Fraksi PAN menilai naskah akademik tersebut masih bersifat normatif dan kurang representatif dalam menggambarkan aspek ekonomi hutan, perhutanan sosial, serta kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS).
Penguatan kajian empiris dan norma perlindungan hutan dinilai sangat penting, terutama mengingat data Global Forest Watch menunjukkan hilangnya sekitar 11 ribu hektare hutan primer di Jawa Timur.(Caa)
Foto : Dok. Sekwan DPRD Jatim
