Fraksi PKB mendorong agar Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) wajib mengintegrasikan AMDAL, memasukkan kawasan lindung dan konservasi yang vital bagi air dan tanah, serta mengidentifikasi wilayah dengan masalah sosial signifikan.
Selain itu, PKB meminta dasar hukum untuk penerapan silvikultur tegakan multijenis dan pembatasan sistem tebang habis permudaan buatan (monokultur) yang dinilai tidak cocok untuk kondisi ekologis Pulau Jawa. Di tingkat praktik, pemanfaatan hasil hutan kayu diusulkan wajib menerapkan metode penebangan berdampak rendah (Reduced Impact Logging).
“Demi menjaga integritas ekosistem Pulau Jawa yang rentan, perlu ditegaskan larangan terhadap pengusahaan pohon termodifikasi secara genetik (Genetically Modified Organism/GMO),” tegas Laili yang juga anggota Komisi A DPRD Jatim.
Juru bicara Fraksi NasDem, H. M. Nasih Aschal, M.Pd., mengapresiasi langkah Pemprov Jatim dalam memperbarui kebijakan kehutanan yang dinilai strategis bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi NasDem menekankan pentingnya penguatan tata kelola, pemberdayaan masyarakat hutan, serta penerapan prinsip keadilan ekologis agar hutan dapat menjadi pilar ekonomi hijau yang berkeadilan.
