Jakarta, cakrawalanews.co- Kementerian Agama (Kemenag) serius memperkuat ketahanan sarana keagamaan dan pendidikan berbasis umat dari risiko bencana.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan, pihaknya telah mengalokasikan anggaran khusus sebesar total Rp191,8 miliar untuk rehabilitasi dan revitalisasi fasilitas yang terdampak bencana pada tahun 2026.
Pernyataan ini disampaikan Menag dalam Rapat Kerja bersama Tim Pengawas Penanganan Bencana DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Rapat gabungan tersebut dihadiri oleh pimpinan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kemendagri, Kemendikdasmen, Kemenkes, Kemensos, Kementerian PUPR, Bappenas, Basarnas, BNPB, BMKG, BAZNAS, TNI, dan Polri.
Menag didampingi oleh Wamenag Romo Muhammad Syafi’i, Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, serta pejabat tinggi Kemenag.
Menag merinci, pada tahun 2026, Kemenag telah menyiapkan alokasi anggaran khusus sebesar Rp16,16 miliar dari skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk merehabilitasi 7 Kantor Urusan Agama (KUA) yang terdampak bencana.
Selain itu, melalui skema Rehabilitasi dan Manajemen Risiko (RM) yang difasilitasi Kementerian PUPR, akan dilakukan revitalisasi terhadap 101 madrasah terdampak dengan nilai Rp139,9 miliar.
Ditambah lagi, Rp35,75 miliar dari pembiayaan SBSN juga dialokasikan untuk merehabilitasi 8 madrasah lainnya yang terdampak.
“Kita ingin memastikan keberagamaan berdampak, termasuk pada perlindungan kehidupan, pelestarian lingkungan, dan penguatan ketangguhan masyarakat,” tegas Menag.
Program penguatan mitigasi bencana ini sejalan dengan agenda nasional Asta Cita, melalui implementasi program Ekoteologi dan Beragama Berdampak. Kemenag mendorong penerapan rumah ibadah ramah bencana, green office, serta gerakan satu juta pohon sebagai kontribusi nyata keberagamaan terhadap perlindungan lingkungan dan peningkatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
Langkah Strategis Kemenag Hadapi Bencana
Menteri Agama juga memaparkan langkah dan komitmen Kemenag dalam penguatan ketangguhan layanan keagamaan menghadapi kebencanaan.
Kemenag secara aktif menjalankan peran strategis dalam memastikan keberlanjutan layanan pendidikan dan peribadatan di wilayah terdampak, memobilisasi penyuluh agama sebagai relawan, serta memberikan dukungan psikososial dan spiritual bagi masyarakat.
“Komunitas keagamaan sering menjadi barisan terdepan ketika bencana terjadi. Kementerian Agama berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan layanan keagamaan dan pendidikan serta mendampingi masyarakat secara moral dan spiritual,” ujar Menag.
Menag kemudian merinci respons Kemenag terhadap sejumlah kejadian kebencanaan terbaru, seperti banjir di Bali, runtuhnya bangunan Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo, serta robohnya musala dan majelis taklim di Bogor, dengan total bantuan lebih dari Rp 1,4 miliar.
“Empati Kementerian Agama bukan hanya melalui doa, tetapi aksi nyata memulihkan sarana pendidikan dan ibadah, serta memulihkan ketenangan masyarakat,” jelasnya.
Tim Pengawas Penanganan Bencana DPR RI mengapresiasi langkah Kemenag dan kementerian/lembaga lain dalam penanganan bencana pada seluruh fase. Timwas DPR juga mendorong beberapa hal, antara lain penyelarasan regulasi penanganan bencana lintas kementerian peningkatan koordinasi dalam pengintegrasian layanan kedaruratan, termasuk single emergency number dan single command center, serta aplikasi nasional penanggulangan bencana; penguatan sinergi pusat-daerah bersama masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media serta penunjukan pejabat khusus untuk koordinasi intensif dengan Timwas DPR.
“Sinergi lintas lembaga menjadi kunci agar layanan darurat benar-benar cepat, satu komando, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” tegas Ketua Timwas DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal. ( wa/kmng)
