Selain pelatihan, Komisi B juga menyoroti pengurangan anggaran untuk pengadaan benih ikan seperti lele dan nila.
Menurut Politisi Golkar ini, program tersebut seharusnya diperluas hingga tingkat RT agar semakin banyak warga yang bisa berbudidaya dan meningkatkan perekonomian keluarga.
“Tadi kan misalnya ada penambahan ikan, seperti lele dan nila, tapi malah dikurangi. Kami minta itu ditambah. Kalau bisa, dimanfaatkan di setiap RT, pasti banyak yang mau berbudidaya. Jadi jangan malah dikurangi anggarannya. Kalau bisa, anggarannya ditambah dua kali lipat agar APBD benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala DKPP Surabaya, Antiek Sugiharti, mengatakan pihaknya akan melakukan penyesuaian program berdasarkan skala prioritas dan rasionalisasi anggaran.
