“Pada postur anggaran 2025, kami mencatat adanya alokasi sekitar Rp800 miliar untuk menyongsong program ini, meskipun akhirnya dikembalikan ke kas daerah. Tetapi berdasarkan data faktual yang kami miliki, terdapat beberapa dapur MBG di daerah-daerah lain yang justru sudah mendapat dukungan dari Pemprov,” ujar Aufa.
Menurutnya, dari perspektif sosiologis, program ini memiliki multiplier effect yang sangat besar: membuka lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, menggerakkan ekonomi di desa-desa, hingga memperkuat relasi sosial masyarakat pada level akar rumput. Dengan perputaran uang diperkirakan mencapai Rp4 triliun per bulan atau hampir Rp50 triliun per tahun 2026, yang nilainya dua kali lebih besar dari PAD Jawa Timur.
