Mahmud menekankan pentingnya transparansi dan kecepatan dalam penetapan dapil baru. Menurutnya, partai politik membutuhkan waktu persiapan yang cukup untuk menyusun strategi pemenangan, termasuk penempatan calon legislatif (caleg) di setiap dapil.
“Jangan terlalu lama memberi jawaban atau menyebutkan kecamatan mana masuk dapil berapa. Jangan terlalu lama, karena partai itu perlu persiapan. Jadi kami berharap segera diputuskan, karena aturannya sudah ada, sudah mendukung,” tegasnya.
Terkait mekanisme penetapan, Mahmud menjelaskan bahwa KPU Surabaya harus menganalisis dan mengusulkan perubahan ke KPU RI untuk dibuatkan Peraturan KPU (PKPU) khusus Surabaya yang mengatur penambahan jumlah dapil.
“Yang saya tahu, KPU itu akan bekerja menetapkan berdasarkan PKPU. PKPU itu akan diubah termasuk jumlah dapil di Surabaya. KPU Surabaya harus segera menganalisa dan mengusulkan ke KPU RI untuk dibuatkan PKPU khusus Surabaya,” paparnya.
Mahmud menjelaskan, setelah PKPU diterbitkan, maka aturan tersebut akan berlaku dan seluruh partai politik akan mengetahui untuk bersiap-siap menghadapi pemilu dengan komposisi dapil baru.
“Sehingga PKPU itu berlaku dan seluruh partai tahu untuk bersiap-siap. KPU jangan terlalu lama hanya karena birokrasi,” tambahnya.
Mahmud mengapresiasi langkah KPU Surabaya yang mulai membuka komunikasi lebih terbuka dengan partai politik. Bahkan KPU berencana turun langsung ke partai-partai untuk berdiskusi secara transparan.
“Saya juga mendengar, beberapa hari ini komunikasi dengan KPU Surabaya sudah lebih terbuka. Kalau kita mau konsultasi, ada peluang, dan kalau tidak, KPU memang akan jemput bola ke partai-partai untuk menjelaskan,” ungkapnya.
Menurutnya, ini merupakan terobosan luar biasa dari KPU yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Langkah ini dinilai memberikan transparansi informasi kepada partai politik dalam menyusun strategi pemenangan.
“Ini tidak pernah dilakukan oleh KPU sebelumnya. Maka terobosan ini membuat kita punya informasi yang lebih transparan untuk menganalisa bagaimana bisa menang di satu dapil. Untuk itu, sebaiknya segera diumumkan kecamatan mana masuk dapil mana,” tegasnya.
Menanggapi pertanyaan mengenai jumlah ideal dapil di Surabaya, Mahmud mengusulkan pembagian menjadi 6 hingga 7 dapil. Angka ini dinilai lebih proporsional dengan jumlah penduduk dan sebaran geografis kecamatan di Surabaya.
