AdvertorialDPRD JatimIndeksPilihan Redaksi

DPRD dan Pemprov Jatim Sahkan Raperda P-APBD 2025 Menjadi Perda

×

DPRD dan Pemprov Jatim Sahkan Raperda P-APBD 2025 Menjadi Perda

Sebarkan artikel ini

Sementara itu, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya H.M. Hasan Irsyad, S.H., M.Si. menyetujui dengan catatan agar APBD lebih responsif terhadap kondisi sosial. Fraksi memberi catatan khusus terhadap Penurunan hasil pajak triwulan II, serapan anggaran rendah, dan kebutuhan rehabilitasi aset daerah pascakerusuhan. Sehingga, Fraksi Golkar menegaskan bahwa P-APBD 2025 harus responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi dan aspirasi masyarakat dengan fokus pada efisiensi, pemenuhan kebutuhan dasar, serta penguatan program prioritas seperti sembako murah, beasiswa, dan dukungan UMKM. Fraksi mendorong kehati-hatian dalam kebijakan pajak, optimalisasi hasil efisiensi Rp1,173 triliun untuk pelayanan publik, perluasan alokasi pendidikan, serta kesiapan anggaran untuk rehabilitasi aset pasca kerusuhan.

Dengan menekankan tata kelola yang baik, sinergi antar komponen, dan dukungan terhadap program strategis pusat, Fraksi Golkar menyetujui penetapan P-APBD 2025 sebagai instrumen pembangunan yang adaptif dan aspiratif.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memaparkan sejumlah capaian positif yang telah diraih Provinsi Jawa Timur, mulai dari alokasi anggaran, tingkat produksi pertanian, hingga realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gubernur Khofifah dalam sambutannya, menekankan komitmen kuat pemerintah provinsi bersama DPRD dalam meningkatkan layanan dasar bagi masyarakat. Ia menyebutkan, alokasi anggaran untuk pendidikan telah mencapai 32,8%, sementara sektor kesehatan mendapat porsi 22,46%. “Kalau ditotal, anggaran untuk pendidikan dan kesehatan sudah mencapai 55,26%. Ini menunjukkan komitmen kita bersama bahwa pelayanan dasar harus terus kita tingkatkan,”katanya

Gubernur Khofifah menyatakan,  realisasi anggaran Provinsi Jawa Timur yang sangat baik. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kementerian Dalam Negeri per 5 September, realisasi APBD Jawa Timur mencapai 57,10%. Angka ini jauh di atas rata-rata provinsi lain yang berada di 46,38%. “Kami berada di posisi kedua tertinggi secara nasional, setelah Gorontalo. Ini bukti bahwa kinerja kita dalam menggerakkan anggaran sangat optimal,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *