Rekomendasi penambahan anggaran ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja OPD dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah secara menyeluruh. Hal ini disampaikan oleh juru bicara komisi A DPRD Jatim, Soemarjono, Selasa (2/9/2025).
Salah satu OPD yang mendapat tambahan anggaran signifikan adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur. Awalnya, BPSDM memperoleh pagu sebesar Rp149,33 miliar dan melalui P-APBD bertambah menjadi Rp163,63 miliar. Tambahan ini berasal dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp14,3 miliar. “Kenaikan PAD ini berasal dari program pelatihan seperti PKA, PKP, Orientasi PPPK, dan Latsar CPNS kabupaten/kota,” ujar Soemarjono, dalam laporannya.
Komisi A juga, mendorong tambahan Rp950 juta lagi untuk kegiatan teknis seperti diklat pembangunan gedung negara dan pemadam kebakaran. Diskominfo Jawa Timur juga mengalami perubahan signifikan dalam alokasi anggaran.
Semula mendapat pagu Rp147,47 miliar, namun setelah efisiensi ditetapkan menjadi Rp89,12 miliar. Melalui P-APBD, anggaran ditingkatkan menjadi Rp100,48 miliar atau naik sebesar Rp11,35 miliar.
Penambahan ini digunakan untuk sejumlah program strategis seperti Cerdas Digital, Jatim Defence Academy, Jatim Public Relations Award, serta perbaikan fasilitas seperti Kantor KPID dan ruang podcast. “Kebijakan Diskominfo 2025 diarahkan untuk efisiensi belanja dan penguatan komunikasi publik,” ujar Soemarjono.
Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jatim juga mendapat tambahan anggaran melalui KUA PPAS. Dari semula Rp61,11 miliar menjadi Rp55,73 miliar, namun kembali ditambah Rp3,53 miliar dalam P-APBD. Dana ini akan digunakan untuk mendukung program seperti pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan BOP Jatim Puspa.
Komisi A menekankan pentingnya efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran tambahan tersebut. “Komisi A DPRD Jatim juga akan mengawal tambahan anggaran tersebut, sehingga memberikan manfaat ke pelayanan publik untuk masyarakat Jatim,”pungkas Soemarjono. (Caa)
Rekomendasi Tambahan Anggaran, Komisi A DPRD Jatim Minta Kinerja OPD Dalam Pelayanan Publik Ditingkatkan
