Agung menekankan pentingnya kehadiran sistem informasi lalu lintas real-time, baik melalui media sosial, aplikasi navigasi digital, maupun papan informasi elektronik. Posko terpadu dengan petugas lapangan juga harus disiagakan di simpul-simpul peralihan arus.
Politisi senior Partai Demokrat ini juga mendorong peningkatan layanan transportasi publik. Kereta api lintas selatan harus jadi tulang punggung utama mobilitas masyarakat. Sementara itu, armada DAMRI atau shuttle antar-kecamatan bisa dipusatkan di titik-titik seperti Kalibaru, Sempolan, dan Glenmore.
Agung Mulyono menilai bahwa proyek sebesar ini tidak boleh ditangani secara sektoral. Ia mendorong terbentuknya tim koordinasi lintas lembaga, terdiri dari BBPJN, Dishub Provinsi, Dishub Kabupaten, Satlantas, Organda, dan pelaku logistik.“Kita perlu standar operasional bersama selama masa penutupan. Harus ada protokol arus, monitoring stok BBM, suplai bahan pokok, dan pengawasan kendaraan berat,” tegasnya.
