Sebelumnya, menurut data BBPJN, Jalur Gumitir setiap harinya dilintasi lebih dari 8.000 kendaraan, terdiri dari truk logistik, kendaraan antar kota, serta pengangkut hasil pertanian dan UMKM. Penutupan jalur ini berpotensi menambah waktu tempuh logistik hingga 3–4 jam, terutama jika seluruh kendaraan dialihkan ke Jalur Pantura melalui Situbondo, yang jaraknya lebih jauh sekitar 100 kilometer.
“Distribusi barang bisa melambat, harga BBM otomatis naik karena jarak tempuh lebih panjang, dan mobilitas warga seperti pelajar, guru, dan pekerja lintas kabupaten akan sangat terganggu. Ini bukan sekadar urusan lalu lintas, ini menyangkut ekonomi kerakyatan,” jelas anggota Bendahara DPD Demokrat Jatim itu.
Untuk mengantisipasi krisis mobilitas dan logistik selama masa perbaikan, Agung mengusulkan tiga strategi konkret yang harus segera dijalankan, Dinas Perhubungan Provinsi diminta menerapkan skema lalu lintas berbasis data harian kendaraan. Jika memungkinkan, jalur Gumitir bisa dibuka-tutup secara terbatas bagi kendaraan roda dua dan mobil kecil, terutama di malam hari atau akhir pekan. “Kita harus bijak dalam menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dan aksesibilitas publik. Rekayasa adaptif akan sangat membantu,” ujar anggota DPRD Jatim Dapil Banyuwangi-Bondowoso-Situbondo itu.
