“Rekomendasi Pansus agar kedua indikator ini dievaluasi dan dimasukkan kembali sangat tepat. Ini penting agar kebijakan mitigasi bencana di 31 kabupaten/kota yang masuk kategori risiko tinggi bisa direncanakan lebih sistemik,” jelasnya.
Dalam hal percepatan pengurangan kemiskinan, Fraksi PDI Perjuangan Kata Yordan, menekankan pentingnya kebijakan afirmasi spasial, terutama untuk wilayah dengan angka kemiskinan ekstrem seperti Madura, Probolinggo, Tuban, dan Ngawi.
“Angka kemiskinan perdesaan di Jatim masih 13,12%, jauh di atas rata-rata provinsi. Harus ada perlindungan sosial adaptif dan basis data terpadu yang mendukung,” ucapnya.
Tak hanya itu, Fraksi PDI Perjuangan juga mengapresiasi langkah Pansus yang menempatkan ketahanan pangan rakyat sebagai prioritas. Menurutnya, konversi lahan pertanian produktif yang terus terjadi harus segera diantisipasi melalui penguatan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), pengembangan lumbung pangan desa, dan hilirisasi hasil pertanian rakyat.
“Konversi lahan pertanian produktif di Jatim mencapai 5.212 hektare per tahun. Tanpa penguatan KP2B, lumbung pangan desa, dan hilirisasi hasil pertanian rakyat, ketahanan pangan kita akan rapuh,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yordan menekankan pentingnya konsistensi penerapan prinsip money follow program dalam penganggaran. Dengan demikian, belanja daerah benar-benar difokuskan pada program strategis yang memberikan dampak langsung bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan wilayah.
