Rasiyo yang juga Mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Jatim ini, menyebut bahwa beban anggaran bukan hanya sebatas operasional sekolah, tapi juga mencakup gaji guru dan tenaga kependidikan. Karena itu, perhitungan matang dan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan sangat diperlukan agar daerah dapat menyesuaikan kemampuan fiskalnya.
“Kalau wajib belajar 9 tahun bebas biaya, maka itu semua harus ditanggung oleh pemerintah. Termasuk gaji guru dan karyawan sekolah negeri. Sekarang saja sudah ditanggung pemerintah, tapi harus dihitung benar-benar agar sesuai standar,” jelas Rasiyo.
