“Pak Eri Cahyadi juga memperhitungkan posisi politiknya di tahun 2029 sehingga tentu saja sebagai seorang politisi Pak Eri Cahyadi juga menginginkan semua komponen sosial, budaya, politik itu memberi keuntungan bagi posisi politiknya dia di tahun 2029,” ungkap Mubarok.
Bagi Mubarok, dalam dunia politik lokal, tidak ada keputusan birokrasi yang steril dari pertimbangan politik. Tapi ia mengingatkan pentingnya prinsip meritokrasi agar reformasi birokrasi tidak terjebak dalam pengulangan masa lalu.
Kalau terlalu dominan unsur politik, maka arah birokrasi bisa bias. Maka pemilihan pejabat harus tetap mempertimbangkan kemampuan teknokratis mereka, bukan hanya hubungan masa lalu.
“Maka idealnya dia juga harus mempertimbangkan teknokrasi dan meritokrasi di jabatan-jabatan birokrasi di Surabaya” ujarnya.
Ia menambahkan, meskipun politik menjadi pertimbangan, Eri tetap harus menjaga keseimbangan dengan prinsip meritokrasi.
“Kalau tidak, birokrasi Surabaya bisa kehilangan arah. Maka, penting juga memperhatikan aspek teknokratis dari setiap penunjukan jabatan,” tegasnya.
Mubarok juga membuka kemungkinan bahwa kembalinya para pejabat lama bisa jadi merupakan usulan atau pertimbangan dari Risma sendiri.
“Eri bisa saja merasa nyaman dengan mereka. Tapi juga bisa jadi Bu Risma memberi saran agar kesinambungan birokrasi tetap terjaga,” pungkasnya.
