Terkait biaya sertifikasi halal yang tidak gratis, Muhaimin mendorong pemerintah kota agar hadir memberi solusi. Menurutnya, hal ini bisa dilakukan melalui subsidi atau kemudahan fasilitasi kerja sama dengan MUI.
“Jangan sampai pelaku UMKM terbebani. Pemerintah harus hadir memfasilitasi. Kalau tidak, nanti kita kecolongan dan masyarakat dirugikan,” tambahnya.
Muhaimin juga membuka peluang agar usulan ini bisa diformalkan melalui kebijakan kepala daerah, seperti peraturan wali kota (Perwali). Fraksi PPP di DPRD Kota Surabaya pun disebut siap mendorong regulasi bila diperlukan.
