Selain itu, Fraksi PKB menyoroti serapan anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang di bawah 95%. Tercatat ada 18 OPD yang serapannya kurang optimal, bahkan ada yang hanya mencapai 71,95%, seperti Dinas Peternakan. Fraksi PKB meminta klarifikasi dari Pemprov terkait penyebab rendahnya serapan anggaran tersebut.
Di sisi lain, Fraksi PKB memberikan apresiasi terhadap beberapa sektor yang memiliki serapan anggaran optimal, seperti Kesatuan Bangsa dan Politik (99,31%) serta urusan wajib lainnya yang mencapai 97,25%. Meski demikian, Fraksi PKB mengingatkan agar serapan optimal tidak menutupi adanya kelemahan pada sektor-sektor lain, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, seperti sektor kelautan, pertanian, dan energi.
“Fraksi PKB memandang bahwa urusan pemerintahan pilihan tersebut tidak kalah pentingnya dengan urusan pemerintahan wajib; karena sektor kelautan, pertanian, kehutanan, energi, dan perindustrian berhubungan langsung dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jatim,” jelas Laili Abidah.
“Demikian pula dengan unsur pengawasan yang juga krusial dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja keseluruhan sistem Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, Fraksi PKB meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar serapan di urusan dan unsur ini dapat dioptimalkan. Mohon tanggapan atas hal ini!,” imbuhnya.
Fraksi PKB berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera mengambil langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan optimalisasi serapan anggaran pada tahun-tahun mendatang. (Caa)
