Sementara itu, Bank Jatim justru mengalami peningkatan setoran dari Rp407 miliar menjadi Rp417 miliar, namun persentase kenaikannya hanya 2,45%. “Kondisi ini jauh di bawah peningkatan tahunan sebelumnya,” jelas jubir PKB tersebut.
Selain itu, Fraksi PKB juga menyoroti nihilnya setoran deviden dari PT Askrida. Atas situasi ini, Fraksi PKB mendesak adanya reformasi pengelolaan BUMD agar lebih optimal dalam menyumbang pendapatan daerah.
“Data-data ini menguatkan apa yang selama disoroti oleh Fraksi PKB, bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu melakukan reformasi total terhadap tata kelola BUMD di Provinsi Jawa Timur” ujarnya..
Fraksi PKB juga mengkritisi rendahnya serapan belanja daerah pada beberapa sektor penting, seperti Belanja Bantuan Sosial yang hanya mencapai 89,66% dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar 91,57%, yang artinya terdapat dana yang belum terserap sebesar Rp17,4 miliar untuk bansos dan Rp78,4 miliar untuk bantuan keuangan, sehingga dianggap tidak optimal dalam membantu masyarakat.
“Fraksi PKB meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih serius memastikan bahwa anggaran digunakan dengan optimal untuk membantu masyarakat, terutama dalam situasi yang membutuhkan intervensi langsung dari Pemerintah Provinsi,” tegasnya.
