“Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran. Jangan sampai uang Rp9 triliun itu tidak berdampak signifikan bagi kemajuan pendidikan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi kurikulum dengan kebutuhan dunia industri. Menurut data, lulusan SMA dan SMK masih menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran di Jawa Timur.
“Artinya, kurikulum belum relevan dengan kebutuhan lapangan kerja. Dunia pendidikan dan dunia industri harus duduk bersama menyusun solusi,” terang Puguh.
Tak hanya itu, Puguh turut mengecam praktik pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah. Padahal, selain anggaran APBD, sekolah juga mendapat dana BOS dan BPOPP. “Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya tidak ada lagi alasan bagi sekolah untuk membebani orang tua. Tata kelola keuangan harus bersih dan transparan,” tandasnya.
Menurutnya, solusi terhadap berbagai persoalan pendidikan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa harus bersinergi untuk memastikan pemerataan infrastruktur dan kualitas pendidikan.
“Pemerataan pendidikan harus diwujudkan, termasuk akses terhadap sarana seperti internet, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas penunjang lainnya. Sekolah-sekolah di pelosok pun harus merasakan kualitas yang sama dengan sekolah di kota,” ujarnya.
