CakrawalaNews.co – Realisasi Rumah Sakit (RS) Surabaya Selatan di tahun 2025 kembali mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.
Kalangan legislatif ini menilai kehadiran RS Surabaya Selatan tak hanya menjawab kebutuhan akan pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat kota Pahlawan namun sebagai upaya untuk mengurangi penumpukan pasien di satu kawasan rumah sakit yang bisa mengakibatkan tak optimalnya layanan bagi warga.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati mengatakan bahwa saat ini, Bed Occupation Rate (BOR) di Rumah Sakit Soewandhie tercatat mencapai 85,93 persen.
Hal ini menunjukkan bahwa, rumah sakit di Surabaya sudah mulai kelebihan kapasitas.
“Kami harus hati-hati dengan BOR yang terlalu besar, karena bisa mempengaruhi kualitas pelayanan. Kami ingin angka BOR di bawah 80 persen untuk memastikan rumah sakit bisa melayani masyarakat dengan baik,” ungkapnya.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Surabaya 2024 ini lantas mengungkapkan bahwa BPJS UHC (Universal Health Coverage) telah menganggarkan Rp 438 miliar untuk memastikan warga Surabaya dapat mengakses layanan kesehatan yang memadai.
Dimana RS Soewandhie dan RS Bhakti Dharma Husada (RSBDH), yang memiliki cakupan BPJS UHC sebesar 98 persen, masih menjadi penyedia layanan BPJS terbanyak di kota ini.
Oleh karena itu, tutur Ajeng yang juga anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya ini mengatakan untuk memastikan efektivitas layanan di RS EC pada tahun 2025, dirinya menekankan pentingnya pemenuhan alat kesehatan (alkes) dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.
“Kami berharap RS EC di Surabaya Timur dapat beroperasi dengan optimal, sementara rumah sakit baru di Surabaya Selatan dapat segera terwujud untuk memberikan layanan yang lebih merata bagi seluruh warga Surabaya,” ujar Ajeng.
RS Eka Chandrarini (RS EC), yang telah beroperasi sejak 2024 di Surabaya Timur, secara bertahap memberikan dampak positif bagi masyarakat di daerah tersebut.
Namun, dengan populasi yang terus berkembang dan kebutuhan layanan kesehatan yang semakin meningkat di wilayah selatan, Ajeng menegaskan perlunya rumah sakit baru yang dapat melayani lebih banyak warga dengan lebih efektif. APBD 2025 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 305 miliar untuk RS Surabaya Selatan, dengan Feasibility Study (FS) yang telah diselesaikan untuk memastikan kelayakan proyek tersebut.
Selain RS Surabaya selatan Ajeng juga menyoroti pentingnya renovasi Rumah Sakit Surabaya Utara yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp 220 miliar pada tahun 2026.
Namun, ia menegaskan bahwa fokus utama adalah pada pembangunan rumah sakit baru di Surabaya Selatan, tepatnya di kawasan Karangpilang.
Pada hari Senin(21/4/2025) pekan depan, sambung Ajeng, Komisi D bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) membahas 23 puskesmas yang telah menyediakan layanan rawat inap dengan BOR 70-80 persen.
Dengan anggaran UHC mencapai Rp 36 miliar per bulan, Ajeng berharap agar tidak ada warga Surabaya yang ditolak saat membutuhkan perawatan medis.
“Ke depan, kami ingin memastikan bahwa setiap warga Surabaya mendapatkan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, dengan BOR rate di bawah 80 persen. Warga Surabaya tidak perlu pergi jauh untuk mendapatkan pengobatan, dan Surabaya siap menjadi tujuan Medical Tourism,” tutup Ajeng.
