“Kami ingin berkontribusi cepat dan efektif dalam membantu Khofifah-Emil menjalankan serta mengawal program-program yang telah ada, agar manfaatnya sampai kepada rakyat,” jelasnya.
Anggota DPRD Jatim tiga periode itu berharap, dengan melibatkan para tenaga ahli, akan memperdalam pemahaman mengenai kebijakan publik, Fraksi Demokrat berharap dapat berkontribusi lebih besar dalam menciptakan program-program yang efektif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh warga Jawa Timur.
Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur, Indra Widya Agustina, mengungkapkan bahwa diskusi bulanan yang digelar Fraksi Demokrat memiliki dua tujuan penting, yakni mempererat silaturahmi internal dan meningkatkan literasi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Ada dua poin utama yang ingin kami capai melalui diskusi bulanan ini. Pertama, kegiatan ini sangat bagus untuk menjalin silaturahmi karena kami semua merupakan keluarga besar Fraksi Demokrat. Kedua, dengan mengundang narasumber yang kompeten, kami berharap dapat menambah literasi yang sangat dibutuhkan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.” Katanya.
Dia juga menekankan pentingnya mendukung program-program yang dijalankan oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak.
“Dengan memahami lebih dalam melalui diskusi bersama narasumber, kami berharap dapat lebih efektif dalam membantu pemerintah provinsi menjalankan kebijakan yang mengarah pada kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim, Sri Wahyuni, turut menambahkan bahwa agenda seperti ini sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kerjasama antar anggota dewan.
“Agenda seperti ini sangat penting, karena banyak anggota yang baru, dan mereka sangat terbantu dengan adanya sharing informasi serta pengalaman dari tenaga ahli. Kedepannya, kami berharap kegiatan semacam ini bisa terus istiqomah dan membawa manfaat bagi perjuangan hak-hak rakyat,” ungkap Sri Wahyuni.
Anggota DPRD Jatim dari Dapil Bojonegoro-Tuban itu berharap diskusi bulanan ini dapat memperkuat koordinasi antar fraksi dan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah provinsi.
