Kakak kandung Gubernur DKI Pramono Anung ini juga menyoroti aspek pembiayaan dan sarana penunjang program. Salah satu pertanyaan kritis yang ia angkat adalah mengenai sumber dana pendukung fasilitas dan operasional sekolah rakyat tersebut.
“Yang perlu juga dipertanyakan adalah, apakah sarana penunjang dan pembiayaan program ini akan di-handle sepenuhnya melalui APBN atau ada yang menjadi tanggung jawab daerah. Ini harus disiapkan dengan matang agar program ini tidak berakhir dengan masalah pendanaan di kemudian hari,” ungkapnya.
Menurutnya, untuk mewujudkan program sekolah gratis yang inklusif dan berkualitas, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Semua langkah tersebut merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa fasilitas pendidikan yang disediakan tidak hanya jumlahnya memadai, tetapi juga mutu pengajarannya tidak kalah dengan sekolah-sekolah lainnya. “Anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya mendapatkan akses pendidikan gratis, tetapi juga fasilitas dan pengajaran yang setara dengan anak-anak dari keluarga yang lebih mampu,” pungkasnya.
Diketahui, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengajukan penyediaan 40 sekolah rakyat gratis sebagai bagian dari dukungan terhadap program Presiden RI Prabowo Subianto.
