CakrawalaNews.co – Menjelang bulan Ramadan 1446 H, keberadaan pengemis dan pengamen di Kota Surabaya diperkirakan akan meningkat. Jika tak tertangani hal ini akan menjadi masalah sosial tersendiri bagi kota Surabaya.
Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Aldy Blaviandy menegaskan bahwa penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) harus disertai dengan solusi yang jelas, bukan sekadar tindakan represif.
“Kami berharap jika ada penertiban, itu dilakukan dengan cara yang humanis dan memiliki tujuan yang jelas,” ujar Aldy, Selasa (25/02).
Ketua fraksi Golkar Surabaya ini mengingatkan bahwa tanpa solusi konkret, penertiban hanya akan menimbulkan citra buruk bagi Pemkot, terutama di bulan suci Ramadan.
“Jangan sampai di tengah berbagai isu yang berkembang terkait Pemkot, penertiban ini justru memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat. Apalagi, kita tahu masyarakat sering berbagi takjil di bulan puasa,” tambahnya.
Menurut Aldy, kebijakan pembatasan lokasi pembagian takjil yang telah diterapkan di beberapa titik juga perlu dipikirkan kembali. Ia menyarankan agar Pemkot menetapkan lokasi-lokasi khusus bagi masyarakat yang ingin berbagi takjil, sehingga tidak mengganggu ketertiban umum dan juga memberi solusi bagi para pengemis dan gelandangan.
