Pemerintah Kota Surabaya berencana mengajukan pinjaman sebesar Rp5,6 triliun untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Pemkot telah berkomunikasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, dan Kemenko Perekonomian, yang menyambut baik rencana ini. Pemkot juga meyakini bahwa melalui model ini, Surabaya dapat menjadi contoh bagi kota lain dalam hal pembiayaan pembangunan infrastruktur yang meringankan beban pemerintah pusat.
Irvan memastikan bahwa penggunaan pinjaman ini tidak akan membebani kepala daerah di masa mendatang. Perhitungan cash flow telah dilakukan dengan seksama, dengan rasio utang yang dipastikan tetap berada dalam batas aman.
“Kami memperkirakan bahwa pembayaran pinjaman ini dapat diselesaikan dalam lima tahun, selaras dengan RPJMD 2025-2029,” ujarnya.
Lebih lanjut, Irvan menambahkan bahwa bunga pinjaman yang diajukan akan berada di kisaran 4-6 persen, sesuai dengan kekuatan fiskal Pemkot Surabaya. “Kemampuan Surabaya sangat besar, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) kami memiliki persentase yang tinggi terhadap total pendapatan daerah,” imbuhnya.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, Pemkot Surabaya akan berkoordinasi dengan DPRD Surabaya untuk mendapatkan persetujuan. Pembiayaan alternatif ini kemungkinan besar akan diajukan melalui pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025. “Kami akan segera membahasnya dengan DPRD dan mengajukan proposal. Kami berharap mendapatkan persetujuan dalam waktu dekat,” pungkas Irvan.
