Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2025 diproyeksikan mencapai Rp12,3 triliun. Dari jumlah ini, sekitar Rp8,7 triliun akan dialokasikan untuk belanja wajib yang mencakup pendidikan, kesehatan, pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), serta pemulihan ekonomi masyarakat. Sementara itu, anggaran yang tersisa untuk infrastruktur diperkirakan sekitar Rp2-3 triliun.
Irvan menjelaskan, untuk mengakomodasi kebutuhan besar ini, Pemkot Surabaya memerlukan sumber pendanaan alternatif seperti pinjaman daerah dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). “Kami membutuhkan tambahan dana untuk mendukung pengembangan superhub dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” ungkapnya.
Surabaya tengah menjajaki berbagai sumber pinjaman daerah, seiring dengan diberlakukannya Undang-undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang memberikan landasan hukum bagi daerah untuk melakukan pinjaman. Dalam hal ini, Pemkot Surabaya akan memilih opsi dengan bunga paling rendah dan persyaratan yang ringan, dengan target agar beberapa proyek strategis dapat segera dimulai pada 2025.
Beberapa proyek prioritas yang akan dikerjakan di antaranya adalah pembangunan Jalan Menganti-Wiyung, pengalihan saluran Gunungsari untuk penanggulangan banjir dan penghubung Surabaya-Gresik, serta proyek underpass Bundaran Dolog dan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB).
Irvan menegaskan, proyek-proyek ini memerlukan dana besar untuk pembebasan lahan dan pembangunan fisik. Jika dikerjakan lebih cepat, manfaat ekonominya dapat segera dirasakan, berbeda dengan pengerjaan per-segmen yang memakan waktu lebih lama dan berisiko meningkatkan biaya akibat kenaikan harga lahan.
