Mantan kepala bappeko tersebut lantas membagi pengalamannya saat berkunjung ke Korea Selatan (Korsel). Di Negeri Ginseng itu, dunia kedokteran sudah sangat maju. Menurut Risma, keberhasilan tersebut dikarenakan pemerintah Korsel mampu menggabungkan unsur teori dan praktik lapangan dengan baik. “Makanya, semakin banyak menjumpai kasus di masyarakat, dokter itu akan semakin berpengalaman,” paparnya.
Guna mempercepat peningkatan status RSUD dr M. Soewandhie menjadi RS pendidikan, Risma bahkan sempat menghadap Menteri Kesehatan RI pada pertengahan tahun ini. Tujuannya, agar akreditasi RS pendidikan dapat segera dilaksanakan.
Sementara itu, Kadinkes Surabaya Febria Rachmanita menjelaskan, usulan penetapan RS pendidikan sejatinya sudah diajukan sejak awal Mei 2015. Awalnya, RSUD dr M. Soewandhie mengajukan untuk RS pendidikan utama. Namun, aturan mewajibkan peningkatan status harus bertahap, sehingga RSUD dr M. Soewandhie harus berlabel RS pendidikan satelit dulu. “Setelah dua atau tiga tahun baru bisa naik menjadi RS pendidikan utama,” ujarnya.
Pejabat yang akrab disapa Fenny ini mengatakan, meski dijadikan tempat pembelajaran oleh para dokter muda, namun mereka (dokter muda,red) belum boleh menangani pasien secara langsung. Dokter muda hanya diperbolehkan observasi dengan didampingi dokter senior.
Fenny melanjutkan, adapun antara RS pendidikan dan non-pendidikan memiliki sejumlah perbedaan mendasar. RS non-pendidikan tidak memerlukan dokter klinis. Di samping itu juga tidak ada penelitian. Sedangkan RS berlabel pendidikan memperbolehkan dilaksanakannya penelitian akan suatu kasus penyakit. Jika sudah berstatus RS pendidikan, maka pihak RS tentu juga meningkatkan sumber daya manusia (SDM) para dokternya menjadi dokter klinis.
“Dengan adanya penelitian, setiap penyakit akan didiskusikan. Dari hasil itu, wawasan para dokter akan bertambah sehingga hal itu berdampak positif terhadap pelayanan kesehatan masyarakat,” imbuh alumnus FKG Universitas Prof. Dr. Moestopo ini.
