Fraksi PPP – PSI mengaku bangga dan memberikan apresiasi terhadap ketergantungan Pemprov pada Dana Perimbangan terutama Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dari tahun ke tahun cenderung menurun prosentasenya. Untuk itu dibutuhkan niat dan komitmen yang tinggi dalam menggali potensi PAD dengan berbagai cara dan inovasi agar PAD yang sudah kita anggarkan dapat terealisasi secara maksimal, serta pengawasan atas sektor pendapatan sehingga pendapatan daerah yang kita rencanakan dapat membiayai program dan kegiatan yang ada dalam APBD.
“Terhadap Pendapatan Daerah dari Lain-lain PAD Yang Sah sebesar 28 milyar rupiah harus dilakukan penyesuaikan utamanya yang berasal dari Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), yang membelanjakan atas kebijakan internal, maka diperlukan pengawasan yang melekat (WASKAT) oleh Inspektorat misalnya Retribusi pelayanan kesehatan di RSU milik Pemprov maupun Lembaga SMA/SMK (Kejuruhan) masih dikenakan pembiayaan biaya tambahan,” harap politikus asal PSI.
Fraksi PPP mendukung dan menggarisbawahi semua saran, rekomendasi dan catatan atas Laporan hasil Pembahasan di Komisi-Komisi dan Banggar DPRD Jatim atas pembahasan R-APBD 2025 dan tidak sekedar menjadi narasi/catatan di atas kertas saja tapi untuk mendapatkan perhatian dan tindaklanjut oleh Gubernur dan seluruh Jajaran Kepala OPD untuk dilaksanakan dan direalisasikan.
“Kami mendorong Pemprov Jatim dalam mengalokasikan anggaran dalam R-APBD 2025, harus lebih konsisten terutama pada program-program untuk peningkatan penanganan kesehatan, ketahanan pangan, jaring pengaman sosial, pendidikan, pemberdayaan UMKM, serta kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Jatim,” pungkas Erick Komala. (Caa)
