Cakrawalanews.co, Surabaya – Dalam upaya memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 berjalan lancar dan bersih, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya menggelar Apel Siaga Pengawasan di Jatim International Expo (Jatim Expo) pada Minggu (24/11/2024). Acara ini melibatkan 4.210 pengawas pemilu, termasuk jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Surabaya.
Pengawas yang hadir terdiri dari 3.964 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), 153 Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD), dan 93 Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).
Ketua Bawaslu Surabaya, Novli Bernado Thyssen, menegaskan pentingnya fokus pengawasan terhadap praktik politik uang (money politic), yang menjadi salah satu ancaman terbesar dalam menjaga integritas Pilkada.
Novli menyoroti bahwa politik uang dapat terjadi di berbagai tahapan, termasuk masa tenang, hari pemungutan suara, hingga pascapenghitungan. Untuk itu, ia meminta seluruh pengawas, terutama pengawas TPS, untuk memperketat patroli pengawasan.
“Patroli pengawasan ini bertujuan mencegah praktik politik uang yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu demi memengaruhi hasil pemungutan suara. Kami menekankan pengawas TPS harus lebih mobile, berkeliling di wilayah tugas mereka, dan segera mengambil langkah saat menemukan indikasi pelanggaran,” ujar Novli kepada media seusai Apel Siaga.
Selain politik uang, pengawas juga diinstruksikan untuk memantau potensi mobilisasi massa di TPS yang dapat mengganggu proses pemungutan suara. “Kami ingin memastikan bahwa proses demokrasi ini berjalan sesuai aturan, tanpa ada kecurangan yang merugikan peserta maupun pemilih,” tambahnya.
Sebagai bagian dari pencegahan, Bawaslu telah melakukan berbagai upaya, termasuk sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya politik uang. Novli mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran tersebut.
“Pengawasan partisipatif sangat penting. Dengan dukungan masyarakat, ruang bagi pelaku politik uang akan semakin sempit,” tegasnya.
Selain itu, Bawaslu juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelanggaran yang ditemukan di lapangan.
Bawaslu Surabaya juga memastikan logistik pemilu, seperti kertas suara, sudah terdistribusi tepat waktu ke TPS tanpa ada kekurangan. “Kami tidak ingin ada celah, baik dalam pelaksanaan maupun distribusi logistik, yang bisa dimanfaatkan untuk praktik politik uang,” tutup Novli.(cn03)
