“Memang dalam problem yang kami bahas dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, yaitu problemnya kebanyakan infrastruktur,” jelasnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Hadi menyarankan agar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur bekerja sama dengan berbagai lembaga, baik kementerian, CSR, maupun pihak swasta, guna memperbaiki infrastruktur menuju lokasi-lokasi wisata.
Langkah ini, menurutnya, akan meningkatkan kenyamanan pengunjung dan mendukung pengembangan sektor pariwisata yang lebih baik.
“Sehingga orang benar-benar menikmati pemandangan, benar-benar menikmati keindahan, tidak dengan keindahan tapi (jalan) lubang-lubang. Itu menurut saya untuk bisa meningkatkan PAD,” ujarnya.
Saat ditanya tentang aksesibilitas wisata yang masih terbatas, Hadi mengungkapkan bahwa beberapa tempat wisata di Jawa Timur masih menghadapi kendala status kepemilikan lahan. Beberapa di antaranya belum jelas apakah berada di bawah kewenangan Perhutani, pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi.
