Tidak hanya itu, Khofifah juga menjelaskan bagaimana kewenangan hubungan antara pemerintah pusat provinsi dan kabupaten kota. Dari semua sistem yang sudah dilakukan, yang paling sederhana adalah membuat whatsapp group.
Selayaknya ada grup WA antar gubernur se Indonesia yang dipimpin langsung oleh Mendagri, di Jatim Khofifah juga membuat jaringan komunikasi WA grup dengan bupati walikota se Jatim. Namun sayangnya ada satu kepala daerah yang tidak mau untuk masuk dalam grup tersebut.
“Jika ada yang urgen saya biasanya langsung share itu di group bupati walikota. Anytime. Tapi di perjalanan ini ada seorang kepala daerah yang tidak mau masuk dalam grup. Sehingga untuk koordinasi yang seperti ini juga menjadi terkendala, padahal setelah berganti kepala daerah, yang baru mau masuk di dalam grup. Jadi sebetulnya koordinasi yang sangat simpel itu sebetulnya di WhatsApp tapi ternyata tidak sesederhana itu, karena ada yang tidak berkenan masuk di dalam grup, sehingga menjadi kendala untuk bisa meneruskan koordinasi-koordinasi secara menyeluruh,” urai Khofifah.
Di sisi lain, Emil Dardak menjelaskan bahwa yang namanya birokrasi berdampak berhasil dicapai Jatim dengan bukti menghasilkan ratusan penghargaan.
“Birokrasi yang bagus itu harus membawa hasil. Penghargaan yang kami peroleh itu karena ada hasilnya dan angkanya itu riil,” tegas Emil.
Pihaknya bersyukur debat malam hari ini terang benderang dan angka maupun data tersampaikan dengan jelas dari apa yang sudah dikerjakan.
“Alhamdulillah mudah-mudahan pilkada ini prosesnya konstruktif dan produktif. Kami berharap sekali lagi proses kampanye Pilkada ini menjadi momen untuk menceritakan cerita di balik layar yang mungkin kadang kurang begitu viral kalau masuk ke dalam medsos,” tutur Emil.
“Tapi kemudian malam hari ini jadi terang benderang saat bisa kemudian mengklarifikasi hal-hal yang menjadi pertanyaan. Dan Bismillah mudah-mudahan cita-cita kita gerbang baru Nusantara bisa terwujud,” pungkasnya. (Caa)
