Berikutnya dalam hal inovasi, di kepemimpinannya periode pertama, Khofifah bukan hanya mendorong penciptaan inovasi per dinas, tapi per unit. Setiap Januari mereka akan presentasi inovasi apa yang akan mereka siapkan itu sebelum masuk musrenbang sebelum masuk RKPD. Sehingga Kemendagri memberikan penghargaan sebagai provinsi paling inovatif di Indonesia.
Kemudian kaitan dengan kemiskinan ekstrem. Di tahun 2019, kemiskinan ekstrem di Jatim mencapai atau 4,4% setara 1,8 juta. Angka ini berhasil diturunkan Khofifah-Emil di periode pertama sehingga menjadi 0,66% setara 263 ribu per Maret 2024.
Berikutnya Khofifah juga memaparkan komitmennya untuk melaksanakan pemerintahan yang anti KKN dan bersih dari orang dalam. Ia menegaskan bahwa sejak menjabat sebagai Gubernur dan mendapat mandat dari warga masyarakat Jatim, Khofifah-Emil sudah mencanangkan CETTAR, yaitu cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif sebagai tagline dan ruh tata kelola pemerintahan provinsi Jatim.
Awal menjabat sebagai gubernur Khofifah tancap gas dengan menerbitkan Pergub nomor 64 tahun 2019 tetang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tertanggal 1 Oktober 2019.
“Ini menjadi bagian penting untuk membreakdown bagaimana Sistem Pemerintahan yang bersih bebas korupsi sekaligus menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilaksanakan. Dan terbukti bahwa di kepemimpinan kami, Jatim menjadi satu-satunya provinsi mendapatkan penghargaan dari KemenPAN RB,” tegas Khofifah.
“Saya ingin menyampaikan bahwa kita tidak berada pada ruang hampa. Jadi seluruh yang kita lakukan sebagai Wakil pemerintah pusat di daerah, ada regulasi undang-undang yang mengatur, undang-undang 23 2014 tentang pemerintah daerah. Ada kewenangan kabupaten/ kota yang harus dijaga,” tegasnya.
Regulasi itu harus dipahami oleh seluruh kandidat bagaimana sesungguhnya mekanisme kewenangan antara bupati, Walikota, Camat, kepala desa, kemudian Gubernur, wakil gubernur, sampai dengan pemerintah pusat.
“Tahun 2023 kemarin untuk IGA dari Kementerian Dalam Negeri Pemprov Jawa Timur oleh Kementerian dalam negeri disampaikan bahwa inilah Provinsi paling inovatif jadi semua tidak berada pada ruang hampa kawan-kawan,” tegas Khofifah.
“Jadi kalau kemudian ada indikator-indikator yang kemudian kita mendapatkan skor tertentu maka itu sesuatu yang saya ingin menyampaikan bahwa ada proses yang kami lakukan, ada keseriusan yang kami lakukan dan ada proses yang kita bangun sinergitas bersama yang menunjukkan komitmen kita untuk berbenah, komitmen kita untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik itu baru satu sisi, dan birokrasi kita harus berdampak” ujarnya.
