Hikmah mencontohkan di Dinas Pendidikan, Komisi E meminta sekolah vokasi di daerah kantong kemiskinan disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Misalnya, Pekerja Migran Indonesia kita minta mereka fokus membuka jurusan perawat (nurse) dan las (welder) karena banyak dibutuhkan di Jepang dan Korea. “Dalam vokasi itu juga diwajibkan pembelajaran bahasa Jepang maupun Korea. Sedangkan tugas BLK adalah memberikan penguatan sertifikasinya sehingga dipastikan mereka bisa menjadi calon tenaga kerja profesional,” ungkapnya.
Di sisi lain, ini juga bisa memutus mata rantai pengiriman PMI ibu-ibu sehingga problem sosial dampak keluarga broken home akibat orang tua cerai karena salah satunya menjadi PMI juga bisa dikurangi. Bahkan anak-anak juga menjadi korban karena pendidikannya kurang diperhatikan. “Otomatis beban pemerintah juga bisa berkurang karena problem sosial juga menjadi tanggungjawab pemerintah,” terang politikus asal Malang.
