Di sisi lain, ini juga bisa memutus mata rantai pengiriman PMI ibu-ibu sehingga problem sosial dampak keluarga broken home akibat orang tua cerai karena salah satunya menjadi PMI juga bisa dikurangi. Bahkan anak-anak juga menjadi korban karena pendidikannya kurang diperhatikan. “Otomatis beban pemerintah juga bisa berkurang karena problem sosial juga menjadi tanggungjawab pemerintah,” terang politikus asal Malang.
Komisi E, lanjut Hikmah juga bersyukur karena pada P-APBD Jatim 2024 ini ada penambahan anggaran untuk Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) bertambah sekitar 460 miliar untuk 3 bulan baik sekolah negeri maupun swasta. “Anggaran pendidikan di APBD Jatim tahun ini sudah bagus untuk spending mandatory sudah mencapai 27,8 persen. Sebab amanat UU Sisdiknas itu spending mandatorinya minimal 20 persen,” pungkasnya. (Caa)
