Dia berharap program pengentasan kemiskinan yang teknisnya tersebar di berbagai OPD di lingkungan Pemprov Jatim mulai dikaji kontribusinya sejauh mana sehingga program program tersebut lebih optimal dan tepat sasaran.
Hikmah mencontohkan di Dinas Pendidikan, Komisi E meminta sekolah vokasi di daerah kantong kemiskinan disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Misalnya, Pekerja Migran Indonesia kita minta mereka fokus membuka jurusan perawat (nurse) dan las (welder) karena banyak dibutuhkan di Jepang dan Korea.
“Dalam vokasi itu juga diwajibkan pembelajaran bahasa Jepang maupun Korea. Sedangkan tugas BLK adalah memberikan penguatan sertifikasinya sehingga dipastikan mereka bisa menjadi calon tenaga kerja profesional,” ungkapnya.
