Meski begitu, BUMN tutur Rini, akan memantau dan memformulasikan cara valuasi aset Freeport yang paling tepat terlebih dahulu. Selain itu, Rini juga berharap agar proses penawaran divestasi Freeport bisa rampung paling lama akhir 2018 mendatang.
“Jadi dengan financial advisor kami dan lawyer kami sedang menyiapkan timing-nya maupun cara valuasinya,” kata Rini.
Sebelumnya, Komisi VI DPR meyakini perusahaan BUMN mampu mengambil alih 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Syaratnya, BUMN tambang harus membentuk holding sehingga kuat dari sisi permodalan.
“Kami punya keyakinan yang sama (dengan Kementerian BUMN) bahwa BUMN kita bisa,” ujar Ketua Komisi VI Teguh Juwarno di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/8/2017).
