Kemudian RSU dr Soedono Madiun serapannya 43,42 persen, Bakorwil Malang serapannya 43,08 persen, Bakorwil Jember serapannya 43,07 persen dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 42,92 persen. Lantas Dinas Perhubungan serapannya 41,79 persen dan Dinas Perkebunan 40,74 persen.
“Rata-rata anggaran dilakukan pada belanja tidak langsung. Sebagian lagi belanja langsung. Untuk belanja langsung masih banyak program yang dikerjakan pihak ketiga yang masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan,” ujar Sekertaris Daerah Provinsi Jatim Achmad Sukardi, belum lama ini.
Ada juga, lanjutnya, beberapa OPD masih ada yang terkendala kegitan penyusunan perencanaan dan pekerjaan fisiknya dilaksanakan pada tahun angaran yang sama. Ini sangat berpengaruh pada proses pengadaan pengerjaan fisik yang mundur menunggu selesainya proses penyusunan perencanaan. (bah)
