“Karena yang mengundang OPD untuk paparan bukan DPRD, tapi atas perintah tim anggaran,” ucap Thoif.
Thoif mengakui yang wajib memberikan paparan adalah tim anggaran yang diketuai Plt Sekda. Namun tidak semestinya pejabat OPD secara tersirat menolak perintah Plt Sekda secara terang-terangan. Oleh karena itu, pihaknya memutuskan tidak melanjutkan rapat dan meminta Plt sekda untuk melakukan koordinasi dengan OPD terkait.
Menurut Thoif, dalam rapat KUA-PPAS terlihat sekali jika tim Pemkab Jember tidak ada sinkronisasi dan koordinasi.
“Masak ada OPD yang jabatannya Kabid dan kebetulan jadi PLT Dinas ini malah menentang perintah Plt sekda,” tandasnya.
Padahal sekda adalah jabatan tertinggi di jajaran PNS Pemkab Jember.
Badan Anggaran, lanjut Thoif, belum menentukan apakah akan melanjutkan rapat pembahasan KUA-PPAS, sebelum ada kabar dari Pemkab Jember. Jika di Pemkab Jember sendiri tidak bisa kompak, maka pihaknya pun akan tetap menunda pembahasan KUA-PPAS PAPBD ini.(dtc/ziz)
