Ia menegaskan, Tim Pora tidak hanya rapat-rapat di belakang meja saja, namun lebih pada Operasi Tim Gabungan dari instansi anggotanya. Diharapkan paling lama bulan Oktober terbentuk Tim Pora yang selanjutnya akan dikukuhkan oleh Gubernur Jawa Timur. Tim Pora ke depan harus selalu bekerja secara proporsional.
Susy juga mengharapkan secepatnya Perda Provinsi Jawa Timur tentang Pembetukan Tim Pora. “Di seluruh Indonesia, baru Provinsi Jawa Timur yang terbentuk Perda tersebut dan agar dapat segera disosialisasikan,” tuturnya.
Menurutnya, pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing sangat diperlukan. Hal itu guna mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta merupakan wujud upaya penegakan hukum.



