“Artinya mengatasi persoalan yang dihadapi kaum petani harus dari hulu hingga hilir. Bahasa Bu Khofifah itu diterjemahkan dengan program tanam, petik, olah, kemas dan jual menjadi satu rangkaian yang menyeluruh,” jelas Mirza.
Dihubungi terpisah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur Dydik Rudy Prasetya mengatakan stok produksi beras di Jawa Timur surplus. Meski demikian ia mengaku heran kenapa pemerintah pusat masih melakukan impor beras.
“Memang terjadi penurunan luas panen dan luas tanam, namun secara keseluruhan stok produksi beras kita masih surplus,” ujarnya.
Dydik mengatakan hasil panen Januari jika dikonversi, produksi padi hanya sekitar 289.791 ton. Namun demikian secara keseluruhan kita itu panen Januari kalau dikonversi, produksi padi Jatim hanya sekitar 289.791 ton. Sedangkan konsumsi kalau sampai Januari itu 378.000 sekian ton. Nah “Sehingga kalau padi dikonversi beras hanya 185.000 ton maka kita masih minus 192.000 ton untuk Januari,” terangnya.
Lebih lanjut Dydik mengatakan bulan Februari sudah mulai surplus. Karena panen pada bulan ini diperkirakan mencapai 600.000 ton. “Kemudian produksi beras 389.000 ton, konsumsinya 378.000 ton. Sehingga kita surplus 10.926 ton,” jelasnya.
Dydik mengatakan cara menghitung surplus bukan cuma dari panen Januari dan Februari, melainkan juga masih ada stok tahun lalu yang belum dikonsumsi. “Stok akhir tahun itu ada 2.853.000 ton, kemudian total ketersediaan sampai Februari 389.000 ton beras, totalnya 3,242.000 juta ton. Kebutuhannya hanya 362.000 ton. Kita masih surplus 2.890.844 ton. Kalau kita hanya memperhatikan Januari, kurang memang. Tapi kita masih punya stok tahun lalu,” katanya.
“Sehingga kita sampaikan bahwa Jawa Timur masih surplus dan kalau terjadi kenakkan harga, kami juga bingung karena pemerintah pusat juga impor,” imbuhnya.
Menurut analisa Dydik, naiknya harga beras ini karena musim hujan yang menyebabkan produksi beras turun pada Januari. Selain itu juga karena biaya produksi yang naik. “Kesulitan yang dialami petani adalah untuk pupuk bersubsidi alokasinya berkurang. Dengan kondisi itu, petani harus membeli pupuk non subsidi dan harganya berkali lipat. Kemudian ongkos tenaga kerja naik di sebagian wilayah tertentu. Selain itu transportasi juga naik. Kalau diakumulasi biaya produksi mulai dari dari on farm, benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, transportasi, semua naik. Sehingga itu yang mendorong kenaikan harga beras. Ini analisa kami,” paparnya.
