Ia mengaku bangga dengan kondisi pedagang saat ini yang telah mengawali sebagai pedagang kaki lima (PKL), kemudian memiliki stan dan menjadi pedagang grosir. “Harusnya di apresiasi bukan malah dibunuh, jangankan ditutup, diliburkan satu minggu saja ini bisa fatal,” katanya.
Hal senada juga dikatakan perwakilan pedagang bernama Ismail. Ia meminta agar keberadaan para wakil rakyat seharusnya menjadi mediator yang baik antara pihaknya (terlapor) dengan pelapor.
“Kami berharap anggota dewan menjadi mediator antara pedagang pasar rakyat dengan PIOS, Kami menilai, selama ini dewan sepihak, membela pihak lain yang lebih besar, Ini ada niat adu domba antar pedagang, padahal kami sekarang sudah berusaha menjadi pasar yang legal,” katanya.
Anggota Komisi B lainnya Ahmad Zakaria sepakat dengan pendapat Baktiono. Ia berharap dalam waktu dekat ada rapat dengar pendapat dengan pedagang pasar di Tanjungsari dan Dupak beserta pihak terkait. “Kami akan upayakan rapat digelar secepatnya,” ujarnya.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini masih menunggu hasil persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik perizinan tiga pasar rakyat yakni Pasar Tanjungsari 74, Pasar Buah Tanjungsari 47 dan Pasar Dupak 103. “Saya nurut saja, ini kan masih dibawa ke pengadilan, jadi nunggu hasil dari pengadilan,” kata Risma.
Risma juga mengaku jika pihaknya sempat mendapatkan gugatan ketika mengeluarkan izin untuk tiga pasar rakyat tersebut. “Saya pun mengeluarkan izin juga pernah digugat, makanya nanti kita lihat hasilnya bagaimana,” katanya.(hdi/cn03)
