“Kebetulan Dinas Koperasi dan UMKM menjadi mitra kerja kami di komisi B. Nanti kita bicarakan bagaimana teknisnya, sehingga koperasi itu nanti terbentuk di Rusunawa Keputih,” jelasnya.
Menurut legislator Fraksi PDIP Surabaya itu, koperasi juga bisa mencegah setidaknya meminimalisir, supaya warga tidak terjerat pinjaman di rentenir atau pinjaman online.
“Yang kerap kali disertai bunga pinjaman tinggi dan meresahkan masyarakat,” imbuh Anas Karno.
Lebih lanjut tokoh Penggerak UMKM Surabaya tersebut mengatakan, keberadaan koperasi diharapkan bisa meringankan kebutuhan ekonomi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat lewat UMKM.
