“Saya akan konsentrasi dulu kepada keluarga miskin yang mau bekerja, datanya sudah ada. Kecuali keluarga miskin yang tidak mau diintervensi. Lalu, keluarga miskin yang sudah mendapat intervensi tapi barangnya (bantuannya) di jual semua, dan itu tidak akan saya bantu selamanya,” tegasnya.
Dari pengalaman sebelumnya, Wali Kota Eri lantas mengaku jika ada keluarga miskin yang telah mendapat bantuan oleh Pemkot Surabaya, namun barang-barang bantuan tersebut malah dijual dan tidak dikelola dengan baik.
“Bantuan akan dicabut karena ini untuk berusaha. Tapi sekarang akan kami pantau, apa yang diberikan pemkot bersama Baznas akan kami pantau. Tujuannya dipantau untuk menaikkan pendapatan mereka,” ungkapnya.
Nantinya, pemantauan tersebut akan dilakukan oleh masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Surabaya. Wali Kota Eri mencontohkan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) akan melakukan pemantauan kepada penerima bantuan rombong dan mesin jahit.
“Itu menjadi bagian kontra kinerja dari masing-masing OPD, yang saya tandatangani kemarin salah satunya adalah pengampu kemiskinan ini,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Anna Fajriatin menyampaikan, jumlah keseluruhan anggota Pokmas dan Pertukir mencapai 1.559 orang, tetapi yang masuk dalam kategori keluarga miskin sebanyak 103 orang.
Dinsos Surabaya pun kembali melakukan updating data bersama kelurahan dan kecamatan. Dari pembaharuan data tersebut, 55 orang di antaranaya masuk kedalam kategori keluarga miskin, namun hanya 35 di antaranya yang bersedia menerima bantuan dari Pemkot Surabaya.
