Legislator Fraksi PDIP tersebut menambahkan, menggenjot PAD di tahun 2024 yang bersumber dari pajak dinilai realistis. Seiring dengan berlakunya Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya No 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
“Ada instrumen baru yakni Perda nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian ditambah pula relaksasi kepada wajib pajak ditiadakan. Begitu pula untuk pajak parkir, reklame, PBB, BPHTB,” ujarnya.
Kemudian dari retribusi, dari harmoniasasi tarif PDAM dan kenaikkan tarif jasa potong hewan di RPH. Begitu pula kenaikkan tiket KBS kemudian masuk wisata Romokalisari Adventure Land yang berbayar. Kebijakan ini bisa menambah kontribusi terhadap PAD.
