Banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu para petani, salah satunya dengan memberikan bimbingan mengenai pembuatan pupuk alternatif. Namun, kata dia, perlu lebih dari itu untuk membantu para petani. Menurutnya, Pemprov Jatim bisa menganggarkan dari APBD untuk memberikan subsidi kepada petani. “Tidak cukup hanya memberikan bimbingan tekhnik terkait pembuatan pupuk alternatif. Yang lebih penting pemprov harus menganggarkan dari APBD pemprov untuk memberikan subsidi pupuk kepada petani,” bebernya.
Erjik mengingatkan, mengenai Pasal 21 UU nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Berdasarkan undang-undang tersebut seharusnya pemprov bisa memberikan subsidi pupuk untuk para petani. Untuk masalah teknis, kata Erjik, bisa disinergikan dengan beberapa pihak, seperti PT Pupuk indonesia, dinas pertanian, dan petani.
