“Ketentuan dimaksud memiliki cakupan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban sehingga mengikat tiap-tiap pihak yang diberikan tugas dan wewenang untuk diimplementasikan pada setiap tahap sesuai kewenangan yang diberikan,” papar Anggota DPRD Jatim Dapil Jatim I Kota Surabaya ini.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Karimullah Dahrujiadi mengatakan pada Perubahan APBD Jatim 2023 terjadi alokasi cukup besar atau dominan untuk Urusan Pemerintahan Wajib pada sektor Pendidikan, Kesehatan, PU-Tataruang. Kemudian unsur Penunjang pada Sektor Keuangan serta Unsur Pendukung pada Biro Kesra. ‘Hendaknya alokasi tersebut mampu memberi solusi atas Penanggulangan kemiskinan, memper- sempit ketimpangan, mendorong pembangunan pertanian dan ketahanan pangan, penurunan angka stunting, menjaga daya beli ralyat, bahkan membantu mengatasi kondisi darurat air- bersih di sejumlah daerah,” pintanya serius.
Menurut Fraksi Golkar, seiring dengan kebijakan peningkatan berbagai skema bantuan sosial, menjadi penting tingkat akurasi penerima manfaat program yang harus terkoordinasi dengan Pemerintah Kab/ Kota. “Hendaknya tidak terjadi indikasi penyelewengan dengan manipulasi data penerima,” ingatnya.
