Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mahfudz mengatakan setelah melihat langsung di lokasi lahan parkir yang dikelola oleh warga, berharap ada komunikasi kembali karena ini bersinggungan dengan mata pencaharian.
“Maka menurut saya pemerintah Kota Surabaya harus memberikan hak kepada warga yang mengelola lahan parkir bongkar muat tersebut. Perkara kontraknya dengan warga ya nanti bisa dibicarakan kembali” tegasnya saat meninjau langsung di Pasar Keputran Surabaya.
Mahfudz menilai jikalau lahan parkir ini tiba-tiba di beri Satpol PP line seakan-akan warga melakukan pelanggaran.
