Oleh karena itu, Anggota Dewan dari Fraksi Golkar ini menawarkan tiga opsi guna mengatasi carut marut PPDB sistem zonasi yang dikeluhkan oleh masyarakat saat ini. Yang pertama, kata Blegur, Pemprov Jatim bisa menambah fasilitas sekolah, dengan mendirikan sekolah baru, di lokasi yang jauh dari sekolah negeri dan padat penduduk. “Sehingga mungkin Pemerintah Provinsi lebih memfokuskan itu untuk pengadaan atau pembangunan, penambahan sekolah di wilayah zonasi tersebut,” imbuhnya.
Opsi kedua, yakni mempertimbangkan kembali definisi zonasi yang dimaksud, sehingga tidak hanya sekedar jarak, bisa juga dengan sistem wilayah atau kawasan. Seperti berbasis Kecamatan dan lain sebagainya. “Itu memang yang lagi konsen kita dari Fraksi Golkar, kita menyampaikan hal ini kepada eksekutif, sehingga mempelajari kriteria zonasi lagi karena hari ini yang dipermasalahkan adalah zonasi ini kan tidak disesuaikan dengan data penduduk di wilayahnya,” tuturnya.
Sehingga, lanjut Blegur, banyak masyarakat yang datang mengadu ke Dewan, menyampaikan bahwa mereka keberatan bilamana jarak tempuh sekolah anak putra-putrinya itu terlalu jauh, sedangkan di wilayahnya ada tapi sudah tidak mampu untuk menampung murid-murid tersebut. “Sehingga solusinya adalah mempelajari regulasi tersebut yang kedua fokus untuk menambah tempat pendidikan tersebut,” lanjutnya.
