Surabaya, cakrawalanews.co – Tak masuknya Kota Surabaya menjadi smart city versi IMD Smart City Index (SCI) seharusnya menjadi pukulan berat bagi Pemerintah Kota (Pemkot). Pasalnya, tidak masuknya Surabaya menjadi salah satu smart city menunjukkan adanya permasalahan dengan Kota Surabaya saat ini.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, AH Thony menilai, tidak terpilihnya Kota Surabaya menjadi smart city karena masih belum adanya Pemerintahan memberikan peran pada masyarakat agar lebih berdaya.
“Kami yang ada di pemerintah kota menganggap ada variabel peran serta masyarakat yang kurang diperhatikan dalam parameter smart city. Seharusnya smart city memberikan ruang kepada masyarakat agar lebih berdaya,” kata AH. Thony.
Senada dengan AH Thony, Pengamat Tata Kota dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Putu Rudy yang juga menjadi pembicara talkshow, menyebut jika penilaian smart city versi IMD itu berdasarkan pengalaman warga.
Bukan berdasarkan pemerintah kota sebagai pemberi layanan. Seperti misalnya saja, layanan kependudukan bisa dilakukan secara online, tapi seberapa jauh warga sudah dapat menggunakan layanan public berbasis ini.
“Warga mengetahui terdapat layanan kependudukan online. Tetapi mereka tidak menggunakannya karena layanan tersebut tidak reliable atau warga tidak affordable (mampu) menggunakan karena internet mahal. Itu sudah memberikan penilaian buruk bagi IMD,” kata Putu.
“Jadi Pak Walikota harusnya tidak bilang, ah biar saja, yang penting saya sudah melakukan yang terbaik. Ini menunjukkan Pak Wali tidak tahu mengukur layanan yang optimal kepada warganya,” imbuh Putu.
Tidak heran jika kemudian di mall layanan publik di Surabaya orang masih berjubel untuk minta layanan administrasi yang malah menimbulkan inefisiensi.
